DISKUSI PUBLIK: MENGUJI ARAH PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG DAN PERAN PEMUDA DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN

TANGERANG, MN-TANGERANG, 11 SEPTEMBER 2026 DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema Arah Pembangunan Kota Tangerang serta Peran Pemuda dalam Mendorong Pembangunan, pada Jumat, 11 September 2026, mulai pukul 20.00 WIB hingga 23.30 WIB.

Diskusi publik tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah, legislatif, organisasi kepemudaan, aktivis mahasiswa, dan masyarakat untuk menguji sejauh mana arah pembangunan Kota Tangerang mampu menjawab kebutuhan serta persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, DPRD, organisasi kepemudaan, serta aktivis mahasiswa.

NARASUMBER DAN POKOK PEMBAHASAN

1. Kepala Bappeda Kota Tangerang, Dr. Yeti Rohaeti, AP., M.Si.

Membawakan materi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2025–2029: Arah Pembangunan, Target, dan Ukuran Keberhasilan.

Pembahasan diarahkan pada bagaimana RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.

2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, Drs., M.Si., yang diwakili Kepala Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauzi, SE., S.Kom., MM.

Membawakan materi “Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan yang Efektif, Transparan, dan Berdampak bagi Masyarakat.”

Pembahasan menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran, transparansi kebijakan, serta pengukuran keberhasilan pembangunan berdasarkan dampak yang dirasakan masyarakat.

3. Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri Septiawan Permana, S.Sos., M.AP.

Membawakan materi Fungsi Legislatif dalam Mengawal Janji Politik melalui APBD dan Pengawasan DPRD.

Perspektif legislatif menjadi penting untuk melihat bagaimana janji politik diterjemahkan dalam kebijakan anggaran serta bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

4. MPI DPD KNPI Kota Tangerang, Hj. Ibrohim

Mengangkat subtema Menguji Janji Politik Pemerintah Kota Tangerang: Antara Narasi Pembangunan, Realitas Sosial, dan Kepentingan Masyarakat.

Materi tersebut mengajak peserta melihat pembangunan bukan hanya melalui indikator administratif, tetapi melalui realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

5. Demisioner GMNI Kota Tangerang, Dede Herdian

Membawakan materi Penalaran Kritis terhadap Kebijakan dan Implementasi: Transparansi, Partisipasi Publik, dan Akuntabilitas Pembangunan Kota Tangerang.

Materi menekankan pentingnya masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa, menjadi bagian aktif dalam mengawal proses pembangunan dan bukan sekadar menjadi penerima program pemerintah.

Diskusi dimoderatori langsung oleh Ketua DPC GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrofa dan berlangsung secara terstruktur hingga akhir kegiatan.

LIMA PERTANYAAN KRITIS UNTUK PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Dalam dialog silang, muncul sejumlah catatan kritis yang menjadi perhatian peserta dan audiens.

Pertama, RPJMD telah menjadi arah pembangunan lima tahun. Namun bagaimana masyarakat dapat mengukur secara konkret bahwa target pembangunan tersebut benar-benar tercapai dan memberikan perubahan nyata bagi kehidupan rakyat Kota Tangerang?

Kedua, jika sebuah OPD mampu menyerap anggaran dalam jumlah sangat tinggi tetapi manfaat programnya tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat, apakah program tersebut dapat disebut berhasil?

Pertanyaan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari persentase serapan anggaran, tetapi dari outcome dan dampak nyata yang diterima masyarakat.

Ketiga, jika APBD merupakan uang rakyat, sampai sejauh mana DPRD memastikan setiap anggaran yang disetujui benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar menghasilkan realisasi administratif?

Keempat, apakah pemuda Kota Tangerang hari ini hanya ditempatkan sebagai penerima program pembangunan, atau telah memiliki ruang dan posisi yang cukup kuat untuk ikut menentukan arah pembangunan kotanya?

Kelima, jika pemerintah menjalankan mandat rakyat dan APBD berasal dari uang rakyat, apakah kritik masyarakat harus dianggap sebagai gangguan atau justru menjadi bagian penting dari mekanisme demokrasi dan pengawasan pembangunan?

Lima pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun perspektif bahwa pembangunan daerah harus diletakkan dalam kerangka demokrasi, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas.

MENGUJI JANJI POLITIK “3 G”: GAMPANG KERJA, GAMPANG SEKOLAH, GAMPANG SEMBAKO

Dialog publik kemudian berkembang pada persoalan implementasi janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang yang dikenal dengan konsep 3 G: Gampang Kerja, Gampang Sekolah, dan Gampang Sembako.”

Dari ketiga agenda tersebut, persoalan “Gampang Kerja” menjadi salah satu isu yang dinilai sangat fundamental karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Peserta diskusi mempertanyakan bagaimana pemerintah memastikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan kompetensi benar-benar memiliki hubungan yang kuat dengan kebutuhan dunia kerja.

GMNI menilai, pelatihan kompetensi tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja dan ruang ekonomi baru.

Jika kebutuhan tenaga kerja industri terbatas sementara pelatihan terus dilakukan tanpa strategi penciptaan lapangan kerja baru, maka terdapat risiko terjadinya ketidakseimbangan antara supply tenaga kerja dengan demand dunia kerja.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu melakukan terobosan yang lebih besar dalam menggali potensi ekonomi baru yang memiliki daya saing, sehingga pembangunan tidak hanya meningkatkan kompetensi masyarakat tetapi sekaligus menciptakan ruang kerja dan ruang usaha baru.

Dari perspektif GMNI, pelatihan kompetensi tanpa keseimbangan dengan kebutuhan dunia kerja maupun peluang kemandirian ekonomi berpotensi menjadi kebijakan yang tidak menyelesaikan akar persoalan pengangguran.

Pembangunan ekonomi Kota Tangerang harus diarahkan bukan hanya untuk mempersiapkan masyarakat menjadi tenaga kerja, tetapi juga menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat menjadi pelaku ekonomi.

PEMUDA HARUS DILIBATKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD KNPI Kota Tangerang, Bung Dede Paisal, menyampaikan pentingnya pemerintah membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

Pemuda tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek pembangunan. Pemuda harus diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan, kritik, inovasi, sekaligus terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Hal tersebut menjadi penting karena berbagai persoalan Kota Tangerang hari ini akan menjadi kondisi yang diwariskan kepada generasi muda pada masa mendatang.

TRANSPORTASI PUBLIK JADI CATATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN

Selain persoalan lapangan kerja dan partisipasi pemuda, diskusi juga menghasilkan sejumlah catatan strategis mengenai pembangunan transportasi Kota Tangerang.

GMNI memberikan apresiasi objektif kepada Pemerintah Kota Tangerang atas konsistensinya menyediakan layanan transportasi publik seperti Bus Tayo dan Si Benteng. Dibandingkan sejumlah wilayah lain di Tangerang Raya dan Banten, layanan transportasi publik Kota Tangerang dinilai relatif lebih terjangkau dan telah menjadi bagian penting mobilitas masyarakat.

Namun demikian, terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, peremajaan armada Bus Tayo perlu mendapatkan perhatian. Sejumlah unit yang mengalami penurunan kondisi fisik maupun mesin perlu segera dievaluasi dan diremajakan demi menjamin aspek kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Kedua, diperlukan ekspansi trayek agar transportasi publik semakin mampu menjangkau kawasan permukiman padat serta terhubung dengan moda transportasi lainnya.

Ketiga, aspek integrasi fisik antarmoda perlu mendapatkan perhatian serius.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah konektivitas antara Stasiun Batu Ceper dengan Terminal Poris Plawad, khususnya terkait kebutuhan akses pedestrian/JPO yang aman dan layak.

Terminal Poris Plawad memiliki posisi strategis sebagai terminal tipe A dan salah satu simpul mobilitas utama di kawasan Tangerang Raya. Karena itu, integrasi antara transportasi rel dan transportasi jalan harus dirancang secara lebih serius.

KESIAPAN KOTA TANGERANG MENYAMBUT PENGEMBANGAN MRT

Diskusi juga mendorong pemerintah daerah untuk mulai berbicara lebih serius mengenai kesiapan Kota Tangerang menghadapi rencana pengembangan jaringan MRT Jakarta menuju kawasan Balaraja.

Pemerintah Kota Tangerang perlu memastikan sejak awal aspek tata ruang, pemetaan kawasan, kebutuhan lahan, infrastruktur pendukung, konektivitas antarmoda, serta feeder transportasi lokal.

Pertanyaan strategis yang perlu dijawab adalah:

Sejauh mana Kota Tangerang telah menyiapkan diri agar Bus Tayo dan Si Benteng nantinya dapat menjadi feeder yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal regional?

Integrasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan rute, tetapi juga perlu mempertimbangkan jadwal, halte, sistem pembayaran/tiket, akses pejalan kaki, serta konektivitas antarmoda.

MEMBANGUN MASTERPLAN TRANSPORTASI 10 TAHUN

GMNI Kota Tangerang juga mendorong Pemerintah Kota Tangerang untuk memiliki visi transportasi jangka panjang sekurang-kurangnya dalam perspektif 10 tahun ke depan.

Pembangunan transportasi harus mulai diarahkan pada konsep Transit-Oriented Development (TOD) dan penguatan integrasi transportasi publik.

Pemerintah daerah perlu menjawab apakah pembangunan transportasi Kota Tangerang ke depan hanya akan bertumpu pada peningkatan moda berbasis jalan atau mulai membangun ekosistem transportasi yang terintegrasi dengan moda berbasis rel.

Dalam kerangka tersebut, pemuda melalui organisasi kepemudaan, KNPI, Karang Taruna, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil harus diberi ruang untuk ikut mengawasi kebijakan, menyusun policy brief, melakukan kajian, serta membangun edukasi budaya menggunakan transportasi umum.

GMNI DORONG DISKUSI DILANJUTKAN

Ketua DPC GMNI Kota Tangerang, Elwin Mendrofa, menyampaikan bahwa Diskusi Publik ini tidak boleh berhenti sebagai forum seremonial.

Kami berharap ruang diskusi publik ini dapat terus dilanjutkan di berbagai tempat, termasuk menghadirkan Kepala Bappeda dan Sekretaris Daerah Kota Tangerang secara langsung. Masih banyak persoalan pembangunan yang perlu kita diskusikan secara terbuka dan konstruktif bersama pemerintah.”

Menurut Elwin, pembangunan Kota Tangerang membutuhkan keberanian untuk membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Kritik bukanlah ancaman bagi pemerintah. Kritik adalah bagian dari demokrasi dan instrumen untuk memastikan mandat rakyat benar-benar dijalankan.

GMNI Kota Tangerang menilai bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari serapan anggaran, jumlah program, maupun banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.

Ukuran keberhasilan pembangunan harus terlihat dari perubahan kualitas hidup masyarakat, terbukanya lapangan kerja, meningkatnya akses pendidikan, terjangkaunya kebutuhan dasar, membaiknya pelayanan publik, serta semakin kuatnya partisipasi masyarakat dalam menentukan masa depan kotanya.

Diskusi Publik ini pada akhirnya menegaskan satu hal: Kota Tangerang membutuhkan pembangunan yang tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi terasa dalam kehidupan rakyat.

DPC GMNI KOTA TANGERANG

Mengawal Pembangunan, Menguji Kebijakan, Membela Kepentingan Rakyat. (RB)