GMNI Tangerang Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto

TANGERANG,MN – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang bersama elemen mahasiswa menggelar Aksi sebagai bentuk respon atas kebijakan pemerintah dalam memperingati hari pahlawan 10 November 2025 dan diangkatnya Nama Suharto sebagai Pahlawan Nasional.

Elwin Mendrofa Ketua DPC GMNI dalam orasinya menyampaikan bahwa berdasarkan historis sejarah diera orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto, sistem kehidupan sosial, ekonomi dan politik penuh dengan ketidakadilan hingga adanya korban jiwa.

“Pembungkaman terhadap suara suara kebenaran dan kediktatoran tindakan militeristik telah mencederai demokrasi juga Konstitusi UUD 1945 pada saat kepemimpinan Suharto,” terangnya, Senin (10/11).

DPC GMNI Tangerang gelar aksi penolakan Soeharto menjadi Pahlawan.

Diungkap Bung Elwin, sapaan akrabnya, sejarah mencatat peristiwa seperti tragedi 1965 pasca G30SPKI dimana pembunuhan serta pembantaian massa tanpa proses pengadilan, banyaknya korban yang tidak terlibat tetapi karna atas tuduhan sehingga mendapatkan diskriminasi yang keji.

Kemudian peristiwa Malari 15 Januari 1974 Kota Jakarta yang dilanda oleh kerusuhan massa oleh demonstrasi, direspon oleh Negara dengan melakukan penangkapan terhadap aktivis dan kaum intelektual seperti cendekiawan seperti Prof. Sarbini Sumawinata, Dorojatun Kuncorojakti, Marsilam Simanjuntak, dan Subadio Sastrosatomo, serta para pemimpin mahasiswa, seperti Hariman Siregar, Gurmilang Kartasasmita, dan Bambang Sulistomo, bahkan pejuang HAM (Hak Asasi Manusia), H.J. Princen serta banyak lagi tokoh cendekiawan yang menjadi sasaran.

“Fenomena Petrus Penembakan misterius di Indonesia pada periode 1982-1985 yang diakui Negara sebagai pelanggaran HAM berat juga merujuk pada serangkaian pembunuhan yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu,” papar Elwin.

Bentangan spanduk protes #SuhartoBukanPahlwan

Lanjut dia, peristiwa Tanjung Periuk Jakarta Utara pada 12 September 1984 yang melibatkan aparat militer dengan masyarakat muslim setempat yang menelan banyak korban yang meninggal dunia, luka berat, bahkan hilang. Tahun 1980-an kondisi sosial ekonomi menambah kisruhnya suasana di Tanjung Priok karena kegagalan serta penundaan beberapa proyek industri penting juga telah mendorong naiknya harga bahan-bahan pokok.

Kemudian, Peristiwa Talangsari 1989 Peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu yang pernah terjadi, yakni penyerbuan aparat tentara ke dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur (sebelumnya masuk Kabupaten Lampung Tengah), yang mengakibatkan penderitaan korban.

Peristiwa Trisakti Semanggi 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa menggelar aksi damai di Universitas Trisakti, Jakarta, menuntut pengunduran Presiden Suharto. Aksi berlangsung sejak pagi dan berubah tegang setelah aparat, termasuk Brimob, pasukan infanteri & kavaleri, menghadang mahasiswa untuk mencegah long march ke DPR/MPR.

“Atas dasar historis sejarah dan kebijakan Pemerintahan mengangkat Suharto sebagai pahlawan nasional bagaikan menggores luka masa lalu yang menyakitkan. seperti sejarah disusun ulang, pelaku dimuliakan, suka korban dihapus,” ucapnya.

Menurut Bung Elwin, Bangsa ini diajarkan untuk tunduk, bukan untuk berpikir. samahalnya dengan menyatakan bahwa membunuh rakyat, membungkam nalar, dan memanipulasi Pancasila adalah hal yang bisa dimaafkan demi”pembangunan”.

“Bagi seorang Marhaenis, ini adalah racun nyata bagi jiwa bangsa, benturan terhadap ideologi dan memori bangsa. Nasionalisme Soekarno adalah solidaritas rakyat melawan penindasan dan menjujung tinggi humanisme,” tutur dia.

Namun demikian, Soeharto memelintirnya menjadi nasionalisme semu, yang menuntut rakyat tunduk atas nama persatuan dan pembangunan. Kemandirian bangsa digadaikan kepada modal asing dan utang luar negeri.

“Bagi kami Suharto tetap bukan Pahlawan. Sesungguhnya pahlawan sejati adalah mereka yang telah mati ditangan bangsanya sendiri,” tandasnya. (uad)