DPC GMNI Tangerang Desak Presiden Prabowo Berhentikan Kapolri

TANGERANG,MN – DPC GMNI Kota Tangerang ikut menanggapi tindakan aparatur kepolisian terhadap massa aksi yang menuntut keadilan digedung DPR RI yaitu “Menolak Tunjangan anggota DPR” beberapa hari ini.

Diantaranya, tindakan secara Represif, diperlakukan secara tidak manusiawi hingga menghilangkan nyawa seorang ojol setelah membubarkan diri dari kerumunan massa aksi dilindas oleh anggota brimob menggunakan rantis saat melakukan sweeping disepanjang jalanan ibukota menggunakan rantis berat dengan brutal telah berunjung maut.

Diungkapkan Elwin Mendrofa, Sekretaris DPC GMNI Kota Tangerang, Ojol adalah simbol kerakyatan yang berjuang melawan sistem kapitalisasi Aplikator, bertahan pada poros sistem kekuasaan kepemerintahan yang tidak memihak pada kesejahteraan rakyat, yang berharap ada keniscayaan keadilan dan kesejahteraan di negeri ini.

“Tapi saya sangat miris ketika Ojol yang berharap pulang dan disambut oleh senyum keluarga, kini disambut dengan tangisan haru yang mendalam oleh seluruh rakyat Indonesia,” ucap Erwin, Sabtu (30/8).

Mahasiswa Unis Tangerang ini menuturkan, berawal dari tuntutan penolakan atas kesejahteraan anggota DPR yang diberikan oleh kekuasaan menilai wakil rakyat dimanjakan oleh kekuasaan sehingga lupa memperjuangkan aspirasi rakyatnya.

Lanjut dia, sepanjang kemerdekaan oknum Kepolisian NKRI telah menghilangkan puluhan nyawa manusia dibumi pertiwi secara terang-terangan didepan Publik, hingga menjadi tontonan dunia yang seringkali terjadi saat penyampaian aspirasi. Mengakibatkan fokus tuntutan rakyat seringkali berubah di persimpangan jalan perjuangan karna peralihan grand issue yang dibangun oleh Polri.

“Tentunya sikap dan tindakan Polri saat ini sangat jauh dari amanah konstitusi bahkan bertentangan. Polri tidak amanah dalam mengemban prinsip Tri Brata Polri yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum,” tegas Elwin.

Melihat kondisi Kinerja POLRI semakin tidak terpercaya dimata publik, Elwin menyatakan, seharusnya Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata perlu mengambil sikap secara komprehensif untuk mengembalikan kinerja POLRI sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan.

Ia pun menuntut mendesak Pemerintahan NKRI Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo sebagai KAPOLRI secara tidak terhormat.

“Kami juga mendesak Pemerintahan NKRI Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan dan merekomendasikan hukuman mati terhadap oknum yang mengoperasikan Rantis saat sweeping massa aksi serta menjaga keamanan dan kondusifitas saat penyampaian aspirasi didepan umum,” tandanya seraya meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan konsolidasi politik/Evaluasi dibidang lembaga angkatan bersenjata penegakan hukum yaitu POLRI dan TNI. (Adi)